VISI

 

Terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas dan profesional menuju tata kelola pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang unggul, inovatif, dan berkelanjutan

Visi di atas menunjukkan kaitan antara tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dengan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik yang prima. Kualitas dan profesionalitas pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai harus berdampak pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di 2 (dua) aspek tersebut.

Dengan demikian, pokok visi yang harus diperhatikan adalah:

  • Pengawasan internal yang berkualitas dan profesional

Pengawasan internal yang berkualitas dan profesional merupakan pilar utama agar peran dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dapat dirasakan oleh masyarakat berupa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan kaidah dan peraturan perundangan. Hasil-hasil pengawasan internal harus dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, dan kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities); dapat memberi peringatan dini (early warning system) dan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities); dan dapat memelihara dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities).

  • Tata Kelola Pemerintahan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang unggul, inovatif, dan berkelanjutan

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif, akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang sehingga terwujud sistem tata kelola yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat serta selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu ukuran yang bisa dipergunakan adalah tercapainya opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian.

 

MISI

 

  1. Meningkatkan Kemampuan Teknis dan Profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah sehingga terwujud Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang unggul dan inovatif;

  2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengendalian Internal dan Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

  3. Mendorong Terwujudnya Sistem Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja dalam Manajemen Pemerintahan Daerah secara berkelanjutan.

Untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi visi organisasi di atas maka Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai menegaskan misinya sebagai berikut.

  • Meningkatkan Kemampuan Teknis dan Profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah sehingga terwujud Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang unggul dan inovatif

Upaya reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan adalah untuk mewujudkan peran APIP yang efektif sesuai dengan pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008 yang sekurang-kurangnya harus memenuhi:

  1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
  2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
  3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut diatas, APIP harus mempersiapkan sumber daya baik sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran yang memadai sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Hal tersebut tentu saja membutuhkan dukungan dan komitmen pimpinan daerah karena tanpa adanya dukungan maka peningkatan kapabilitas APIP tidak akan terlaksana.

Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, seluruh SDM APIP harus selalu mengikuti diklat, sosialisasi, bimtek dan workshop baik yang dilaksanakan oleh Pusat maupun Daerah. Selain itu agar mampu melaksanakan pengembangan kapabilitas APIP (Ability to Perform) dan aktivitas utama, APIP juga perlu melaksanakan PKS (Pelatihan Kantor Sendiri) pada setiap kesempatan yang ada juga melaksanakan telaah sejawat dengan APIP lainnya sebagai penjaminan dan pengembangan mutu.

  • Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengendalian Internal dan Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengawasan oleh Inspektorat hendaknya mampu mendorong para pelaku penyelenggara pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja serta  mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku serta mampu  mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing demi terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme (clean government).

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien,  Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang “Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Ini merupakan wujud nyata dari amanah Pasal 353 dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2017 adalah merupakan upaya pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan serta akuntabel sehingga apa yang menjadi tujuan dari otonomi daerah itu bisa berjalan dengan baik, yaitu percepatan pembangunan dan percepatan pelayanan publik melalui fungsi pengawasan internal oleh pemerintahan itu sendiri.

  • Mendorong Terwujudnya Sistem Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja dalam Manajemen Pemerintahan Daerah secara berkelanjutan

Perbaikan  governance  dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Dan sistem Akip ini juga perlu di evaluasi melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi. Oleh karnanya setelah menyusun Lakip maka selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memberikan informasi kinerja instansi pemerintah dan memberikan manfaat untuk :

  • Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat;
  • Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
  • Menjadi masukan serta umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah;

Terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.